BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah
Reformasi
merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara
konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik,
ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan
prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.
Gerakan
reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi
kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktor
yang mendorong lahirnya gerakan reformasi.Bahkan, krisis kepercayaan telah
menjadi salah satu indikator yang menentukan. Reformasi dipandang sebagai
gerakan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi dan karena itu, hampir seluruh
rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya gerakan reformasi tersebut.
Dengan semangat reformasi, rakyat
Indonesia menghendaki adanya pergantian kepemimpinan nasional sebagai langkah
awal menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Pergantian kepemimpinan
nasional diharapkan dapat memperbaiki kehidupan politik, ekonomi, hukum,
sosial, dan budaya. Indoenesia harus dipimpin oleh orang yang memiliki
kepedulian terhadap kesulitan dan penderitaan rakyat. Dalam makalah ini kami
akan membahas tentang Reformasi di Indonesia.
B. Rumusan
Masalah
1. Bagaimana latar belakang terjadinya reformasi 1998 di
Indonesia?
2. Apa yang menjadi tuntutan para reformis?
3. Bagaimana upaya para reformis untuk mendesak pemerintah
menuju reformasi?
4. Bagaimana kronologis terjadinya reformasi di
Indonesia?
5.
Apa agenda
pemerintah reformasi dalam pembaruan bidang kehidupan Indonesia?
C. Tujuan
Penulisan
1. Memenuhi tugas Mata Pelajaran Sejarah
2. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya reformasi
3. Untuk mengetahui tuntutan para reformis dalam
memperjuangkan reformasi
4.
Untuk
mengetahui upaya para reformis dalam mendesak pemerintahan orde baru
5.
Untuk
mengetahui kronologis terjadinya reformasi
6.
Untuk
mengetahui agenda pemerintah dalam pembaruan di awal era reformasi
7.
Untuk
mengetahui dampak dari terjadinya reformasi di Indonesia
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Sejarah Awal Lahirnya Reformasi
Reformasi
merupakan suatu perubahan catatan kehidupan lama catatanan kehidupan baru yang
lebih baik. Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu
gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan, terutama
perbaikan tatanan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Dengan
demikian, reformasi telah memiliki formulasi atau gagasan tentang tatanan
kehidupan baru menuju terwujudnya Indonesia baru.
Persoalan pokok yang mendorong atau menyebabkan
lahirnya reformasi adalah kesulitan warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
pokok. Harga-harga sembilan bahan pokok (sembako), seperti beras, terigu,
minyak goreng, minyak tanah, gula, susu, telur, ikan kering, dan garam
mengalami kenaikan yang tinggi. Bahkan, warga masyarakat harus antri untuk
membeli sembako itu.
Sementara situasi politik dan kondisi ekonomi
Indonesia semakin tidak menentu dan tidak terkendali. Harapan masyarakat akan
perbaikan politik dan ekonomi semakin jauh dari kenyataan. Keadaan itu
menyebabkan masyarakat Indonesia semakin kritis dan tidak percaya terhadap
pemerintahan Orde Baru.
Pemerintahan
Orde Baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dalam
kemakmuran dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Oleh
karena itu, tujuan lahirnya reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesulitan masyarakat dalam
memenuhi kebutuhan pokok merupakan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan
reformasi. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto selama 32
tahun, ternyata tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita Orde
Baru. Pada awal kelahirannya tahun 1966, Orde Baru bertekad untuk menata
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD
1945.
Namun dalam pelaksanaannya,
pemerintahan Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai
Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 yang sangat
merugikan rakyat kecil. Bahkan Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan
legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan.
B.
Kronologis
Jatuhnya Pemerintah Orde Baru
·
Tanggal
10 Maret 1998 melalui Sidang Umum MPR Soeharto terpilih kembalih sebagai
presiden RI untuk masa jabatan lima tahun (1998-2003) yang ketujuh kali dengan
menggandeng B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden.
·
Tanggal
4 Mei harga BBM naik 71%, yang menimbulkan aksi demontrasi di berbagai kota, seperti
3 hari kerusuhan di Medan dengan korban 6 meninggal.
·
Tanggal
8 Mei Peristiwa Gejayan, 1 mahasiswa Yogyakarta tewas.
·
Tanggal
9 Mei Presiden Soeharto berangkat ke luar negeri dalam rangka kunjungan
kenegaraan selama satu minggu ke Mesir.
·
Tanggal
12 Mei Tragedi Trisakti, 4 Mahasiswa Trisakti terbunuh, yaitu Elang Mulia
Lesmana, Hendriawan Lesmana, Heri Hertanto, dan Hafidin Royan. Sedangkan
para mahasiswa yang menderita luka ringan dan luka parah pun tidak sedidkit
jumlah, setelah bentrok dengan aparat keamanan yang berusaha membubarkan para
demontrans.
·
Kerusuhan
Mei 1998 pecah di Jakarta. Kerusuhan juga terjadi dikota solo. Presiden
Soeharto yang sedang menghadiri pertemuan-pertemuan negara berkembang G-15 di
Kairo, Mesir, memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Di Kairo, Presiden
Soeharto menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai
presiden.
·
Tanggal 14 Mei demontrasi terus
bertambah besar hampir seluruh kota-kota di indonesia,demontrans mengepung dan
menduduki gedung-gedung DPRD di daerah.
Tanggal 14 Mei demontrasi terus
bertambah besar hampir seluruh kota-kota di indonesia,demontrans mengepung dan
menduduki gedung-gedung DPRD di daerah.
·
18
Mei Ketua MPR yang juga ketua Partai Golkar, Harmoko meminta Soeharto untuk
turun dari jabatannya sebagai presiden.
·
Jendral
Wiranto mengatakan bahwa pernyataan Harmoko tidak mempunyai dasar hukum wiranto
mengusulkan pembentukan "Dewan Reformasi"
·
Gelombang
pertama mahasiswa dari FKSMJ, Forum Kota, UI dan HMI MPO memasuki halaman dan
menginap di Gedung DPR/MPR.
·
Tanggal
19 Mei Soeharto berbicara di TV, menyatakan dia tidak akan turun dari
jabatannya, tetapi menjanjikan pemilu baru akan dilaksanakan secepatnya.
·
Tanggal
21 Mei Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada pukul 9:00 WIB
·
Wakil
Presiden B.J. Habibie menjadi presiden baru indonesia.
·
Di
Gedung DPR/MPR, bentrokan hampir terjadi antara pendukung Habibie yang memakai
simbol-simbol dan atribut keagamaan dengan mahasiswa yang masih bertahan di
Gedung DPR/MPR. Mahasiswa menganggap bahwa Habibie masih tetap bagian dari
rezim Orde Baru. Tentara mengevakuasi mahasiswa dari Gedung DPR/MPR ke
Universitas Atma Jaya.
C.
Tujuan
Reformasi
1) Reformasi politik bertujuan tercapainya demokratisasi.
2) Reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat.
3) Reformasi hukum bertujuan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4) Reformasi sosial bertujuan terwujudkan integrasi bangsa Indonesia.
D.
Faktor
Pendorong Terjadinya Reformasi
Ø Faktor politik meliputi hal-hal
berikut.
a) Adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme) dalam kehidupan pemerintahan.
b) Adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah
Orba yang penuh dengan nepotisme dan kronisme serta merajalelanya korupsi.
c) Kekuasaan Orba di bawah Soeharto
otoriter tertutup.
d) Adanya keinginan demokratisasi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
e) Mahasiswa menginginkan perubahan.
Ø Faktor ekonomi, meliputi hal-hal
berikut.
a) Adanya krisis mata uang rupiah.
b) Naiknya harga barang-barang
kebutuhan masyarakat.
c) Sulitnya mendapatkan barang-barang
kebutuhan pokok.
Ø Faktor sosial masyarakat
Adanya
kerusuhan tanggal 13 dan 14 Mei 1998 yang melumpuhkan perekonomian rakyat.
Ø Faktor hukum
Belum
adanya keadilan dalam perlakuan hukum yang sama di antara warga negara.
Salah
satu penyebab semakin memburuknya situasi dalam negeri Indonesia adalah
terjadinya bentrokan dan aksi demonstrasi menuntut reformasi Indonesia. Diantara
tragedi bentrokan dan aksi demonstrasi yang terjadi adalah sebagai berikut :
1.) Tragedi Trisakti
Soeharto
mendapatkan surat dari Harmoko, mantan ketua DPR saat itu, ketika sedang menghadiri
konferensi tingkat tinggi antar-negara di Mesir pada tanggal 20 Mei 1998. Isi surat itu adalah : "Soeharto harus
mengundurkan diri dari jabatan Presiden RI karena Jakarta tidak aman
lagi". Surat ditandatangani oleh 15 orang, termasuk 14 menteri Kabinet Pembangunan
VII, yang merasa telah
"meninggalkan" Soeharto.
Puncak
kebencian mereka pada zaman orde baru telah meradang dalam gelombang unjuk rasa
mahasiswa yang menimbulkan Tragedi Trisakti pada tanggal 12-20 Mei 1998. Saat itu, Soeharto Hingga akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden, dan pada
akhirnya posisi Soeharto digantikan oleh Baharuddin Jusuf
Habibie yang
sebelumnya adalah wakil presiden terakhir pada zaman orde baru. Gerakan
mahasiswa Indonesia 1998 memang begitu monumental, karena telah berhasil
menurunkan Soeharto dari jabatannya.
Meski
salah satu agenda perjuangan mahasiswa yaitu menuntut lengsernya Soeharto telah
tercapai, namun banyak yang menilai agenda reformasi belum tercapai atau malah
gagal. Sepanjang aksi unjuk rasa itu, ada empat orang yang tertembak aparat
kepolisian. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana (1978 - 1998), Heri Hertanto (1977 - 1998), Hafidin Royan (1976 - 1998), dan Hendriawan Sie (1975 - 1998). Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru
tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Mereka telah ditemukan tewas di bekas bangunan mal yang
terbakar.
Alhasil,
keluarga keempat mahasiswa yang tertembak mengadukan penembakan oleh aparat
yang mereka anggap sebagai pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) berat.
2.) Tragedi Semanggi
Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998
juga mencuatkan tragedi Trisakti yang menewaskan empat orang Pahlawan
Reformasi. Pasca Soeharto mundur, nyatanya masih terjadi kekerasan terhadap rakyat
dan mahasiswa, yang antara lain mengakibatkan tragedi Semanggi yang berlangsung hingga dua kali. Gerakan Indonesia 1998
juga memulai babak baru dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu era Reformasi. Akhirnya, setelah Soeharto mundur dan Baharuddin Jusuf
Habibie menjadi
Presiden RI ke-3 untuk periode 1998-2003, pada November 1998, muncul kembali Tragedi Semanggi.
Tragedi
Semanggi terjadi pada tanggal 11-13 November 1998, dan terjadi kembali pada tanggal 24 September 1999, ketika zaman Kabinet Reformasi
Pembangunan
Baharuddin Jusuf Habibie telah berakhir, walaupun tanpa
wakil presiden. Mahasiswa juga menganggap bahwa rejim Baharuddin Jusuf
Habibie masih
sama dengan rejim Soeharto. Kesamaan yang mudah mereka lihat yaitu Dwifungsi ABRI/TNI. Sepanjang diadakannya Sidang Istimewa itu,
masyarakat bergabung dengan mahasiswa setiap hari melakukan demonstrasi ke
jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Peristiwa ini
mendapat perhatian sangat besar dari seluruh Indonesia dan dunia internasional.
Hampir seluruh sekolah dan universitas di Jakarta, tempat diadakannya Sidang
Istimewa tersebut, diliburkan untuk mencegah mahasiswa berkumpul. Apapun yang
dilakukan oleh mahasiswa mendapat perhatian ekstra ketat dari pimpinan
universitas masing-masing karena mereka di bawah tekanan aparat yang tidak
menghendaki aksi mahasiswa.
Keadaan
di Gedung Nusantara boleh dikatakan aman terkendali.
Tidak ada satupun mahasiswa yang mengacaukan keamanan berani masuk. Tidak
mungkin mereka mampu menerobos pintu gerbang karena telah digembok dan di-las
oleh penjaga yang begitu ketatnya.
Penjagaan
keamanan begitu diperketat sampai ke kawasan Semanggi. Semua kendaraan pribadi dan umum dikosongkan. Namun,
ketika mahasiswa bentrok dengan penjaga keamanan yang begitu ketatnya, semua
mahasiswa berhasil dibubarkan. Namun, ada sebagian kecil dari mahasiswa yang
dibubarkan, mereka meninggal di tempat karena ditembak aparat. Hal tersebutlah
yang membuat peristiwa itu dinamakan sebagai "Tragedi Trisakti".
Tragedi
Semanggi berlanjut pada tanggal 24 September 1999. Sama seperti Tragedi Trisakti, tragedi ini mampu
menurunkan tahta kepresidenan Baharuddin Jusuf
Habibie yang cuma
bertahan 1 tahun. Ketika itu, pada awal September 1999, sasaran unjuk rasa yang mereka tuju adalah rumah dinas BJ
Habibie, yang dituding mendapatkan harta kekayaannnya dari korupsi. Namun, pada 24 September 1999, Baharuddin Jusuf
Habibie akhirnya
dilengserkan dari jabatannya. Akhirnya, pada bulan Oktober 1999, MPR menunjuk Abdurrahman Wahid dan Megawati
Soekarnoputri
untuk menjadi Presiden RI 1999-2004, walaupun Kabinet Persatuan Indonesia Abdurrahman Wahid cuma bertahan 2 tahun.
E.
Sebab
Umum Lahirnya Gerakan Reformasi
Penyimpangan-penyimpangan pada
orde baru melahirkan
krisis multidimensional yang menjadi penyebab
umum lahirnya gerakan reformasi, seperti berikut ini:
a. Krisis Politik
Krisis
politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan
politik pemerintahan Orde Baru.Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan
pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi
Pancasila.Namun yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan
kekuasaan Presiden Suharto dan kroni-kroninya.Artinya, demokrasi yang
dilaksanakan pemerintahan Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan
demokrasi rekayasa.
Dengan
demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari penguasa, oleh
penguasa, dan untuk penguasa. Pada masa Orde Baru, kehidupan politik sangat
represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi
atau orang-orang yang berpikir kritis. Ciri-ciri kehidupan politik yang represif, di
antaranya:
1. Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan
pemerintah dituduh sebagai tindakan subversif (menentang Negara Kesatuan
Republik Indonesia).
2. Pelaksanaan Lima Paket UU Politik yang melahirkan
demokrasi semu atau demokrasi rekayasa.
3. Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang
merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya.
4. Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI yang memasung kebebasan
setiap warga negara (sipil) untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.
5. Terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas.
Meskipun Suharto dipilih menjadi presiden melalui Sidang Umum MPR, tetapipemilihan
itu merupakan hasil rekayasa dan tidak demokratis.
b. Krisis Hukum
Rekayasa-rekayasa
yang dibangun pemerintahan Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik.Dalam
bidang hukumpun, pemerintah melakukan intervensi.Artinya, kekuasaan peradilan
harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk
melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat
pembenaran para penguasa.Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasal 24
UUD 1945 yang menyatakan bahwa‘kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan
terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif)’.
c. Krisis Ekonomi
Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia
Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian
Indonesia.Ternyata, ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang
melanda dunia.Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar
rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.Pada tanggal 1 Agustus 1997, nilai tukar
rupiah turun dari Rp 2,575.00 menjadi Rp 2,603.00 per dollar Amerika Serikat.
Pada bulan Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap
dollar Amerika Serikat turun menjadi Rp 5,000.00 per dollar. Bahkan, pada bulan
Maret 1998, nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu
Rp 16,000.00 per dollar Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat
dipisahkan dari berbagai kondisi, seperti:
1.
Hutang
luar negeri Indonesia
yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Meskipun, hutang
itu bukan sepenuhnya hutang negara, tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap
upaya-upaya untuk mengatasi krisis ekonomi.
2.
Industrialisasi,
pemerintah Orde Baru ingin menjadikan negara RI sebagai negara industri.
Keinginan itu tidak sesuai dengan kondisi nyata masyarakat Indonesia.Masyarakat
Indonesia merupakan sebuah masyarakat agraris dengan tingkat pendidikan yang
sangat rendah (rata-rata).
3.
Pemerintahan Sentralistik, pemerintahan Orde Baru sangat sentralistik sifatnya
sehingga semua kebijakan ditentukan dari Jakarta. Oleh karena itu, peranan
pemerintah pusat sangat menentukan dan pemerintah daerah hanya sebagai
kepanjangan tangan pemerintah pusat.
d.
Krisis Sosial
Krisis
politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis
sosial.Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan
terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama.Semua itu
berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di beberapa daerah. Ketimpangan perekonomian Indonesia memberikan
sumbangan terbesar terhadap krisis sosial.Pengangguran, persediaan sembako yang
terbatas, tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat
merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial.
e. Krisis Kepercayaan
Krisis
multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan
masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Suharto.Ketidakmampuan pemerintah
dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum
dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada
rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan.
Perkembangan
ekonomi dan pembangunan nasional dianggap telah menimbulkan ketimpangan ekonomi
yang lebih besar. Monopoli sumber ekonomi oleh kelompok tertentu, konglomerasi,
tidak mempu menghapuskan kemiskinan pada sebagian besar masyarakat Indonesia.
Kondisi dan situasi Politik di tanah air semakin memanas setelah terjadinya
peristiwa kelabu pada tanggal 27 Juli 1996. Peristiwa ini muncul sebagai akibat
terjadinya pertikaian di dalam internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Krisis politik sebagai faktor
penyebab terjadinya gerakan reformasi itu, bukan hanya menyangkut masalah
sekitar konflik PDI saja, tetapi masyarakat menuntut adanya reformasi baik
didalam kehidupan masyarakat, maupun pemerintahan Indonesia. Di dalam kehidupan
politik, masyarakat beranggapan bahwa tekanan pemerintah pada pihak oposisi
sangat besar, terutama terlihat pada perlakuan keras terhadap setiap orang atau
kelompok yang menentang atau memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan
yang diambil atau dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat juga
menuntut agar di tetapkan tentang pembatasan masa jabatan Presiden.
Terjadinya ketegangan politik
menjelang pemilihan umum tahun 1997 telah memicu munculnya kerusuhan baru yaitu
konflik antar agama dan etnik yang berbeda. Menjelang akhir kampanye pemilihan
umum tahun 1997, meletus kerusuhan di Banjarmasin yang banyak memakan korban
jiwa.
Pemilihan umum tahun 1997 ditandai
dengan kemenangan Golkar secara mutlak. Golkar yang meraih kemenangan mutlak
memberi dukungan terhadap pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden dalam
Sidang Umum MPR tahun 1998 – 2003. Sedangkan di kalangan masyarakat yang
dimotori oleh para mahasiswa berkembang arus yang sangat kuat untuk menolak
kembali pencalonan Soeharto sebagai Presiden.
Dalam Sidang Umum MPR bulan Maret
1998 Soeharto terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan BJ. Habibie
sebagai Wakil Presiden. Timbul tekanan pada kepemimpinan Presiden Soeharto yang
datang dari para mahasiswa dan kalangan intelektual.
Pelaksanaan hukum pada masa
pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Sejak munculnya gerakan
reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, masalah hukum juga menjadi
salah satu tuntutannya. Masyarakat menghendaki adanya reformasi di bidang hukum
agar dapat mendudukkan masalah-masalah hukum pada kedudukan atau posisi yang
sebenarnya.
Krisis moneter yang melanda negara-negara
di Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996, juga mempengaruhi perkembangan
perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk menghadapi
krisi global tersebut. Krisi ekonomi Indonesia berawal dari melemahnya nilai
tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Ketika nilai tukar rupiah semakin
melemah, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% dan berakibat pada iklim
bisnis yang semakin bertambah lesu. Kondisi moneter Indonesia mengalami
keterpurukan yaitu dengan dilikuidasainya sejumlah bank pada akhir tahun 1997.
Sementara itu untuk membantu bank-bank yang bermasalah, pemerintah membentuk
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (KLBI). Ternyata udaha yang dilakukan
pemerintah ini tidak dapat memberikan hasil, karena pinjaman bank-bank
bermasalah tersebut semakin bertambah besar dan tidak dapat di kembalikan
begitu saja. Krisis moneter tidak hanya menimbulkan kesulitan keuangan Negara,
tetapi juga telah menghancurkan keuangan nasional.
Memasuki tahun anggaran 1998 / 1999,
krisis moneter telah mempengaruhi aktivitas ekonomi yang lainnya. Kondisi
perekonomian semakin memburuk, karena pada akhir tahun 1997 persedian sembilan
bahan pokok sembako di pasaran mulai menipis. Hal ini menyebabkan harga-harga
barang naik tidak terkendali. Kelaparan dan kekurangan makanan mulai melanda
masyarakat. Untuk mengatasi kesulitan moneter, pemerintah meminta bantuan IMF.
Namun, kucuran dana dari IMF yang sangat di harapkan oleh pemerintah belum
terelisasi, walaupun pada 15 januari 1998 Indonesia telah menandatangani 50
butir kesepakatan (letter of intent atau Lol) dengan IMF.
Faktor lain yang menyebabkan krisis
ekonomi yang melanda Indonesia tidak terlepas dari masalah utang luar negeri. Utang
Luar Negeri Indonesia Utang luar negeri Indonesia menjadi salah satu faktor
penyebab munculnya krisis ekonomi. Namun, utang luar negeri Indonesia tidak
sepenuhnya merupakan utang Negara, tetapi sebagian lagi merupakan utang swasta.
Utang yang menjadi tanggungan Negara hingga 6 februari 1998 mencapai 63,462
miliar dollar Amerika Serikat, utang pihak swasta mencapai 73,962 miliar dollar
Amerika Serikat.
Akibat dari utang-utang tersebut
maka kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia semakin menipis. Keadaan
seperti ini juga dipengaruhi oleh keadaan perbankan di Indonesia yang di anggap
tidak sehat karena adanya kolusi dan korupsi serta tingginya kredit macet.
Penyimpangan
Pasal 33 UUD 1945 Pemerintah Orde Baru mempunyai tujuan menjadikan Negara
Republik Indonesia sebagai Negara industri, namun tidak mempertimbangkan
kondisi riil di masyarakat. Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat
agrasis dan tingkat pendidikan yang masih rendah.
Sementara itu, pengaturan
perekonomian pada masa pemerintahan Orde Baru sudah jauh menyimpang dari sistem
perekonomian Pancasila. Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum bahwa dasar demokrasi
ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau
pemilikan anggota-anggota masyarakat. Sebaliknya, sistem ekonomi yang
berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru adalah sistem ekonomi kapitalis
yang dikuasai oleh para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoly,
dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi.
Pola Pemerintahan Sentralistis
Sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru bersifat
sentralistis. Di dalam pelaksanaan pola pemerintahan sentralistis ini semua
bidang kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat
pemerintah yakni di Jakarta.
Pelaksanaan politik sentralisasi
yang sangat menyolok terlihat pada bidang ekonomi. Ini terlihat dari sebagian
besar kekayaan dari daerah-daerah diangkut ke pusat. Hal ini menimbulkan
ketidakpuasan pemerintah dan rakyat di daerah terhadap pemerintah pusat.
Politik sentralisasi ini juga dapat dilihat dari pola pemberitaan pers yang
bersifat Jakarta-sentris, karena pemberitaan yang berasala dari Jakarta selalu
menjadi berita utama. Namun peristiwa yang terjadi di daerah yang kurang
kaitannya dengan kepentingan pusat biasanya kalah bersaing dengan berita-barita
yang terjadi di Jakarta dalam merebut ruang, halaman, walaupun yang
memberitakan itu pers daerah.
Gerakan
Mahasiswa Indonesia 1998
adalah puncak gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pro-demokrasi pada akhir
dasawarsa 1990-an. Gerakan ini menjadi monumental karena dianggap berhasil
memaksa Soeharto berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia pada
tangal 21 Mei 1998, setelah 32 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia sejak
dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tanggal 11 Maret
1966 hingga tahun 1998. Pada April 1998, Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Republik
Indonesia untuk ketujuh kalinya (tanpa wakil presiden), setelah didampingi Try Soetrisno (1993-1997) dan Baharuddin Jusuf
Habibie (Oktober 1997-Maret 1998). Namun, mereka tidak mengakui Soeharto dan melaksanakan
pemilu kembali. Pada saat itu, hingga 1999, dan selama 29 tahun, Partai Golkar merupakan partai yang menguasai
Indonesia selama hampir 30 tahun, melebihi rejim PNI yang menguasai Indonesia selama 25
tahun. Namun, terpliihnya Soeharto untuk terakhir kalinya ini ternyata
mendapatkan kecaman dari mahasiswa karena krisis ekonomi yang membuat hampir
setengah dari seluruh penduduk Indonesia mengalami kemiskinan.
Gerakan
ini mendapatkan momentumnya saat terjadinya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997. Namun para analis asing kerap
menyoroti percepatan gerakan pro-demokrasi pasca Peristiwa 27 Juli 1996 yang terjadi 27 Juli 1996. Harga-harga kebutuhan melambung tinggi, daya beli
masyarakat pun berkurang. Tuntutan mundurnya Soeharto menjadi agenda nasional gerakan mahasiswa. Ibarat gayung bersambut, gerakan mahasiswa dengan agenda reformasi mendapat simpati dan dukungan dari rakyat.
Demontrasi di lakukan oleh para
mahasiswa bertambah gencar setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM
dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Puncak aksi para mahasiswa terjadi
tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti Jakarta. Aksi mahasiswa yang semula
damai itu berubah menjadi aksi kekerasan setelah tertembaknya empat orang
mahasiswa Trisakti yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan
Lesmana, dan Hafidhin Royan.
Tragedi Trisakti itu telah mendorong
munculnya solidaritas dari kalangan kampus dan masyarakat yang menantang
kebijakan pemerintahan yang dipandang tidak demokratis dan tidak merakyat. Agenda reformasi yang menjadi
tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa tuntutan, seperti:
- Adili Soeharto dan
kroni-kroninya,
- Laksanakan amandemen UUD 1945,
- Hapuskan Dwi Fungsi ABRI,
- Pelaksanaan otonomi daerah yang
seluas-luasnya,
- Tegakkan supremasi hukum,
- Ciptakan pemerintahan yang
bersih dari KKN
Gerakan reformasi juga menuntut agar
dilakukan pembaharuan terhadap lima paket undang-undang politik yang dianggap
menjadi sumber ketidakadilan, di antaranya :
·
UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum
·
UU No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas
dan Wewenang DPR / MPR
·
UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan
Golongan Karya.
·
UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum
·
UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa
Gedung
parlemen, yaitu Gedung Nusantara dan gedung-gedung DPRD di daerah, menjadi tujuan utama
mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia. Seluruh elemen mahasiswa yang
berbeda paham dan aliran dapat bersatu dengan satu tujuan untuk menurunkan
Soeharto. Organisasi mahasiswa yang mencuat pada saat itu antara lain adalah FKSMJ dan Forum Kota karena mempelopori pendudukan gedung
DPR/MPR.
Meski
salah satu agenda perjuangan mahasiswa yaitu menuntut lengsernya sang Presiden
tercapai, namun banyak yang menilai agenda reformasi belum tercapai atau malah
gagal. Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 juga mencuatkan tragedi Trisakti yang menewaskan empat orang Pahlawan
Reformasi. Pasca Soeharto mundur, nyatanya masih terjadi kekerasan terhadap rakyat
dan mahasiswa, yang antara lain mengakibatkan tragedi Semanggi yang berlangsung hingga dua kali. Gerakan Mahasiswa
Indonesia 1998 juga memulai babak baru dalam kehidupan bangsa Indonesia,
yaitu era Reformasi.
Sampai
saat ini, masih ada unjuk rasa untuk menuntut keadilan akibat pelanggaran HAM
berupa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh aparat terhadap keempat orang
mahasiswa.
F.
Kronologis Peristiwa Reformasi
Secara garis besar, kronologi gerakan reformasi dapat
dipaparkan sebagai berikut:
a. Keberanian Amin Rais membongkar kebobrokan sistem
pengelolaan PT. Freeport
b. Peristiwa 27 Juli 1996 (KUDATULI) yaitu
penyerbuan kantor PDI yang ditempati Megawati oleh PDI pro-Suryadi
c. Terpilihnya kembali Bpk Soeharto sebagai presiden
pada bulan Maret 1998
d. Sidang Umum MPR (Maret 1998) memilih Suharto dan B.J.
Habibie sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk masa jabatan 1998-2003.
Presiden Suharto membentuk dan melantik Kabinet Pembangunan VII.
e. Pada bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai
daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut
penurunan harga barang-barang kebutuhan (sembako), penghapusan KKN, dan
mundurnya Suharto dari kursi kepresidenan.
f. Pada
tanggal 12 Mei 1998, dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti
Jakarta telah terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan empat
orang mahasiswa (Elang Mulia Lesmana, Hery Hartanto, Hafidhin A. Royan, dan
Hendriawan Sie) tertembak hingga tewas dan puluhan mahasiswa lainnya mengalami
luka-luka. Kematian empat
mahasiswa tersebut mengobarkan semangat para mahasiswa dan kalangan kampus
untuk menggelar demonstrasi secara besar-besaran.
g. Pada tanggal 13-14 Mei 1998, di Jakarta dan sekitarnya
terjadi kerusuhan massal dan penjarahan sehingga kegiatan masyarakat mengalami
kelumpuhan. Dalam peristiwa itu, puluhan toko dibakar dan isinya dijarah,
bahkan ratusan orang mati terbakar.
h. Pada tanggal 19 Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai
perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya berhasil menduduki gedung MPR/DPR.
i.
Pada saat yang bersamaan, tidak kurang
dari satu juta manusia berkumpul di alun-alun utara Keraton Yogyakarta untuk
menghadiri pisowanan agung, guna mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengku
Buwono X dan Sri Paku Alam VII.
j.
Pada
tanggal 19 Mei 1998, Harmoko sebagai pimpinan MPR/DPR mengeluarkan pernyataan
berisi ‘anjuran agar Presiden Suharto mengundurkan diri’.
k. Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Suharto mengundang
tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk dimintai pertimbangan dalam
rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Suharto.
l.
Pada
tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 di Istana Negara, Presiden Suharto meletakkan
jabatannya sebagai Presiden RI di hadapan Ketua dan beberapa anggota Mahkamah
Agung. Berdasarkan pasal 8 UUD 1945, kemudian Suharto menyerahkan jabatannya
kepada Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden RI.Pada waktu itu juga B.J.
Habibie dilantik menjadi Presiden RI oleh Ketua MA.
Ruang Lingkup Reformasi
Ø Reformasi politik adalah
demokratisasi, kebebasan berserikat berkumpul dan mendirikan partai, serta
kebebasan dalam menyampaikan pendapat.
Ø Reformasi bidang ekonomi adalah
penyehatan ekonomi dan kesejahteraan.
Ø Reformasi bidang hukum adalah
keadilan atas dasar HAM.
Ø Reformasi bidang sosial adalah
integrasi nasional.
Ø Reformasi bidang pendidikan dan
masalah kurikulum.
Reformasi
politik dititik-beratkan pada demokratisasi, format baru ini membutuhkan
beberapa hal, diantaranya :
1. Rancang bangun sistem politik yang
sejalan dengan tuntutan reformasi meliputi, sistem kepartaian, pemilu, sistem
perwakilan rakyat, dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.
2. Aturan-aturan mengenai pelaksanaan
seluruh proses tersebut.
Prasarat yag dibutuhkan dalam
reformasi politik adalah sebagai berikut :
1. Aspek ideologi dan konstitusi yaitu
berupa kebebasan menginterprestasikan ideologi Pancasila dan konstitusi dan
menghilangkan tafsir yang bertentangan dengan demokrasi.
2. Aspek kultur yaitu mereformasi
budaya politik dengan menumbuhkan budaya yang mengarah pada keterbukaan,
kejujuran, dan persamaan keadilan dengan menghilangkan budaya tertutup dan
paternalistik, sentralistik, manipulatif, serta ketidak setaraan.
3. Aspek struktur yaitu dengan
mereformasi struktur politik agar berfungsi secara benar mengikuti kaidah
demokrasi.
G.
Suksesi
(Pergantian Pimpinan)
·
Sukarno–Soeharto,
ada beberapa hal, yaitu sebagai berikut.
a) Problem pokok adanya komunis/ PKI (nomor 4 sedunia).
b) Peristiwa Lubang Buaya.
c) Adanya dualisme: ada pro dan anti pembubaran PKI.
d) Sidang istimewa MPRS 1967 didahului turunnya Supersemar.
a) Problem pokok adanya komunis/ PKI (nomor 4 sedunia).
b) Peristiwa Lubang Buaya.
c) Adanya dualisme: ada pro dan anti pembubaran PKI.
d) Sidang istimewa MPRS 1967 didahului turunnya Supersemar.
·
Soeharto–Habibie,
ada beberapa hal, antara lain sebagai berikut.
a)
Problem
pokok adanya krisis ekonomi meluas ke bidang politik.
b)
Adanya
gerakan reformasi yang menghendaki perubahan radikal karena KKN dalam tubuh
pemerintahan. Nepotisme berarti mengajak keluarga dalam kekuasaan. Kronisme adalah
mengajak teman-teman dalam
kekuasaan.
kekuasaan.
c)
Presiden
Soeharto ditolak oleh rakyat ditandai dengan didudukinya gedung DPR/MPR oleh
mahasiswa, sehingga Soeharto menyerahkan jabatan kepada Habibie.
·
Pengalaman
suksesi di Indonesia
a)
Pergantian
pimpinan disertai kekerasan dan keributan dan setelah turun dari jabatan,
dihujat.
b)
Menginginkan
pergantian pimpinan yang wajar, namun tidak ditemukan sebab tidak adanya
pembatasan masa jabatan.
c)
Tidak
adanya Chek and Balance yaitu tidak ada keseimbangan dalam negara yang disebabkan
kecenderungan otoriter.
d)
Etika
moralitas bahwa KKN bertentangan dengan moralitas.
H.
Agenda pada Reformasi dalam Berbagai
Bidang
a) Substansi Agenda Reformasi Politik
Subsitusi agenda reformasi politik sebagai berikut.
Subsitusi agenda reformasi politik sebagai berikut.
1. Reformasi di bidang ideologi negara
dan konstitusi.
2. Pemberdayaan DPR, MPR, DPRD
maksudnya agar lembaga perwakilan rakyat benar-benar melaksanakan fungsi
perwakilannya sebagai aspek kedaulatan rakyat dengan langkah sebagai berikut.
§ Anggota DPR harus benar-benar dipilih
dalam pemilu yang jurdil.
§ Perlu diadakan perubahan tata tertib
DPR yang menghambat kinerja DPR.
§ Memperdayakan MPR.
§ Perlu pemisahan jabatan ketua MPR
dengan DPR.
3. Reformasi lembaga kepresidenan dan
kabinet meliputi hal-hal berikut.
§ Menghapus kewenangan khusus presiden
yang berbentuk keputusan presiden dan instruksi presiden.
§ Membatasi penggunaan hak prerogatif.
§ Menyusun kode etik kepresidenan.
4. Pembaharuan kehidupan politik yaitu
memperdayakan partai politik untuk menegakkan kedaulatan rakyat, maka harus
dikembangkan sistem multipartai yang demokratis tanpa intervensi pemerintah.
5. Penyelenggaraan pemilu.
6. Birokrasi sipil mengarah pada
terciptanya institusi birokrasi yang netral dan profesional yang tidak memihak.
7. Militer dan dwifungsi ABRI mengarah kepada
mengurangi peran sosial politik secara bertahap sampai akhirnya hilang sama
sekali, sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi Hankam.
8. Sistem pemerintah daerah dengan
sasaran memperdayakan otonomi daerah dengan asas desentralisasi.
·
Hambatan
Pelaksanaan Reformasi Politik
1. Hambatan kultural : mengingat
pergantian kepemimpinan nasional dari Soeharto ke B.J. Habibie tidak diiringi
pergantian rezim yang berarti sebagian besar anggota kabinet, gubernur,
birokrasi sipil, komposisi anggota DPR/MPR masih peninggalan rezim Orba.
2. Hambatan legitimasi : pemerintah
B.J. Habibie karena belum merupakan hasil pemilu.
3. Hambatan struktural : berkaitan
dengan krisis ekonomi yang berlarut-larut yang berdampak bertambah banyak
rakyat yang hidup dalam kemiskinan.
4. Munculnya berbagai tuntutan otonomi
daerah, yang jika tidak ditangani secara baik akan menimbulkan disintegrasi
bangsa.
5. Adanya kesan kurang kuat dalam
menegakkan hukum terhadap praktik penyimpangan politik-ekonomi rezim lama
seperti praktik KKN.
6. Terkotak-kotaknya elite politik,
maka dibutuhkan kesadaran untuk bersamasama menciptakan kondisi politik yang
mantap agar transformasi politik berjalan lancar.
b) Substansi Agenda Reformasi Ekonomi
1. Penyehatan ekonomi dan kesejahteraan
pada bidang perbankan, perdagangan, dan koperasi serta pinjaman luar negeri
untuk perbaikan ekonomi.
2. Penghapusan monopoli dan oligopoli.
3. Mencari solusi yang konstruktif
dalam mengatasi utang luar negeri.
c) Substansi Agenda Reformasi Hukum
1. Terciptanya keadilan atas dasar HAM.
2. Dibentuk peraturan perundang-undangan
yang sesuai dengan tuntutan reformasi. Misal : Bidang ekonomi dikeluarkan UU
kepailitan, dihapuskan UU subversi, sesuai semangat HAM dilepaskan napol-tapol
(amnesti-abolisi).
3. Agenda reformasi bidang hukum
difokuskan pada integrasi nasional.
d) Substansi Agenda Reformasi Pendidikan
Agenda reformasi bidang pendidikan ditujukan terutama masalah kurikulum yang harus ditinjau paling sedikit lima tahunan.
Agenda reformasi bidang pendidikan ditujukan terutama masalah kurikulum yang harus ditinjau paling sedikit lima tahunan.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Reformasi
merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara
konstitusional. Lahirnya reformasi di landasi dengan memburuknya situasi dan
kondisi dalam sebagian besar aspek kehidupan rakyat, dimulai dari aspek ekonomi
hingga mengobar ke aspek-aspek lainnya (politik, sosial, hukum, dan lain-lain)
sehingga rakyat berpendapat bahwa pemerintahan orde baru dinilai tidak mampu
menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam
keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, tujuan lahirnya
reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara.
Dari
hal tersebut, maka muncullah aksi-aksi separatis dan radikal menentang
pemerintahan orde baru yang diserukan oleh rakyat dan diobori mahasiswa sebagai
aksi penuntutan reformasi dilakukan. Dalam aksinya para reformis menuntut akan
adanya pembaruan yang termaktub dalam TRITURA. Situasi semakin memanas dikala
Hak Asasi Manusia benar-benar dianggap tidak ada, yaitu setelah tertembaknya
beberapa mahasiswa di Kampusnya akibat penuntutan pembaruan tersebut. Kemudian
sebagai upaya untuk meredakan situasi yang brutal, maka Soeharto turun tahta
dari jabatan Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998. Dan sejak saat itulah era
reformasi Indonesia dianggap dimulai.
Reformasi merupakan gerakan moral untuk menjawab
ketidak puasan dan keprihatinan atas kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan
sosial:
1.
Reformasi
bertujuan untuk menata kembali kehidupan berma-sayarakat, berbangsa, dan bernegara
yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
2.
Dengan
demikian, hakikat gerakan reformasi bukan untuk menjatuhkan pemerintahan orde
baru, apalagi untuk menurunkan Suharto dari kursi kepresidenan.
3. Namun, karena pemerintahan orde baru pimpinan Suharto dipandang sudah tidak
mampu mengatasi persoalan bangsa dan negara, maka Suharto diminta untuk
mengundurkan secara legawa dan ikhlas demi perbaikan kehidupan bangsa dan
negara Indonesia di masa yang akan datang.
B.
Saran
Sebagai warga negara Indonesia, sudah selayaknya kita untuk
memperjuangkan kemakmuran Indonesia dan mempertahankan NKRI seutuhnya. Baik di
era orde lama dan orde baru yang telah berlalu, maupun reformasi kita harus
dapat menjawab tantangan dunia akan peningkatan kualitas hidup bangsa dengan
memaksimalkan potensi dan melakukan yang terbaik dalam bidang masing-masing
demi kemajuan Negara dan Bangsa Indonesia. Peristiwa yang terjadi dalam
mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara , baik kelam atupun membanggakan
adalah proses menuju pendewasaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar
guna kemakmuran hidup bukan sebagai titik perpecahan akibat segala pengalaman
yang telah terjadi. Oleh karena itu, sebaiknya kita dapat menghargai dan
melanjutkan perjuangan para pahlawan pendahulu dalam memakmurkan dan
mensejahterakan Indonesia.
DAFTAR
PUSTAKA
·
Hasanah
Umi. “Kronologi Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru”. 15 Nopember 2014. http://umihanasumi.blogspot.com/2011/04/jatuhnya-pemerintahan-orde-baru.html
·
Bandoro,
Bantarto. 1994. Hubungan luar negeri
indonesia selama Orde Baru. Jakarta: CSIS
·
Retno Sri S. Bahan Ajar Sejarah XII IPA 2013-2014.
·
Wikipedia.
“Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998”. 15 Nopember 2014. http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_mahasiswa_Indonesia_1998
·
Hakim Lukmanul. “Sebab-Sebab terjadi Reformasi”. 15
Nopember 2014. http://bljrsejarah.blogspot.com/search/label/Perkembangan%20Masyarakat%20Indonesia%20pada%20Masa%20Reformasi
·
Manggala.
“Reformasi di Indonesia”. 15 Nopember 2014. http://tata-muhtadin.blogspot.com/2011/12/reformasi-di-indonesia.html
·
Silaban Nico. “Makalah Reformasi
Indonesia”. 25 Nopember 2014. www.cpuik.com/2013/09/penyebab-terjadinya-reformasi-indonesia.html
·
Yanto
Budi. “Latar Belakang Lahirnya Reformasi”. 25 Nopember 2014. http://budisma.web.id/latarbelakang-lahirnya-reformasi/
·
Talago
Inyiak. “Penyebab Terjadinya Reformasi Indonesia (Tujuan, Faktor Pendorong dan
Agenda Reformasi)”. 25 Nopember 2014. http://www.cpuik.com/2013/09/penyebab-terjadinya-reformasi-indonesia.html
Al-Maruzy Amir. “Sejarah Reformasi 1998” . 25
Nopember 2014.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar